Anggota DPRD Kalimantan Timur, Agiel Suwarno
Nagaraya.id, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Agiel Suwarno, menyoroti ketimpangan akses internet antara kota dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut data Diskominfo Kaltim, ada 246 desa di Bumi Mulawarman masih blank spot atau belum tersentuh jaringan sinyal komunikasi, termasuk layanan akses internet.
Agiel mengungkapkan, ketimpangan jaringan internet dan listrik di wilayah 3T Kaltim sangat disayangkan. Padahal, Kutai Timur merupakan kabupaten penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan nilai besar untuk Kaltim, bahkan Indonesia.
Tak hanya itu, di Kutai Timur terdapat sejumlah perusahaan besar bahkan objek vital nasional seperti PT KPC, PT GAM, Indexim, dan industri pabrik semen yang memberikan kontribusi besar pada daerah.
Selain internet, Agiel juga menyayangkan akses listrik belum merata di seluruh wilayah Kaltim.
“Kaltim juga penyumbang devisa kredit karbon terbesar karena masih banyak hutan alami. Tapi, listrik di Kaltim belum dinikmati sempurna,” kata anggota Komisi II DPRD Kaltim itu.
Politisi PDI-P itu juga mengingatkan pemerintah provinsi untuk berkoordinasi dengan PLN agar tidak ada lagi ketimpangan akses listrik di Kaltim.
“Kami berharap pada 2024 PLN sudah bangun semua dan nyala listrik di sana. Itu harapan masyarakat di sana ketika saya pulang ke dapil,” tuturnya.
Sebelumnya, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ekti Imanuel mengusulkan 10.000 sambungan listrik baru pada 2024, terutama untuk rumah warga di desa-desa tertinggal dengan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal.
“Saat ini memang ada rencana dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim untuk membangun 2.000 sambungan listrik PLTS pada 2024. Tapi, jumlah itu dirasa kurang sehingga perlu ditambah lagi,” ujar Ekti di Samarinda, Sabtu.
Menurut Ekti, program pemanfaatan PLTS Komunal itu memberikan manfaat bagi masyarakat yang berada di lokasi terpencil dan sulit diakses listrik PLN.
Agiel berharap, pemerintah provinsi dan PLN dapat segera mengatasi ketimpangan akses internet dan listrik di wilayah 3T Kaltim. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltim.
(Adv/DPRDKaltim/HA)
