Camat Samboja. Damsik. (Ist)
Nagaraya.id, Samboja – Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) harus memastikan nasib aset-asetnya yang ada di wilayah yang masuk dalam Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu kecamatan di Kukar yang memiliki aset strategis di wilayah IKN adalah Samboja. Untuk itu, Kecamatan Samboja melakukan pendataan ulang aset-aset tersebut.
Camat Samboja, Damsik menjelaskan, pendataan ulang aset dilakukan bersama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan nasib aset-aset Kukar yang akan menjadi bagian dari IKN.
“Kami kembali melakukan pendataan aset yang ada di Samboja. Meski sebenarnya aset-aset tersebut sudah lama didata,” tutur Damsik, Sabtu (28/10/2023).
Damsik menyatakan, sampai saat ini belum ada kejelasan dari pihak Badan Otorita IKN mengenai proses pengalihan aset Kukar. Oleh karena itu, dia juga belum bisa menentukan bagaimana kelangsungan aset-aset tersebut di bawah pemerintahan IKN.
“Sampai hari ini, dari Badan Otorita IKN sendiri belum ada kepastian seperti apa proses pengalihannya,” paparnya.
Sementara itu, DPRD Kukar juga berupaya mempertahankan aset Kukar yang ada di wilayah IKN. Beberapa waktu lalu, anggota DPRD Kukar melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi II DPR RI di Senayan.
Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid mengungkapkan, ada empat kecamatan Kukar yang ditetapkan masuk wilayah IKN. Yakni, Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Samboja Barat, Kecamatan Samboja, sebagian Kecamatan Loa Janan dan sebagian Kecamatan Loa Kulu.
Di antara kecamatan-kecamatan tersebut, ada aset yang dibangun Pemkab Kukar, yaitu Pelabuhan Ambarawang di Kecamatan Samboja. Pelabuhan ini merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar.
“Tentunya harapan kami, (Pelabuhan Ambarawang) ini bisa tetap menjadi aset Pemkab Kukar. Karena ini menghidupi masyarakat yang ada di Kukar,” ujar Rasid.
“Kalau IKN (ingin memiliki pelabuhan) sendiri, nanti pemerintah pusat yang akan membangun dan menyiapkan pembiayaan untuk itu. Karena kami harus memikirkan mencari PAD untuk membangun Kukar,” lanjutnya.
(Adv/ Diskominfo Kukar)
