Kepala DPMD Kukar, Arianto.
Nagaraya.id, TENGGARONG – Memasuki tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah progresif dalam memajukan Indeks Desa Membangun (IDM) dengan memfokuskan perhatian pada peningkatan layanan kesehatan di tingkat desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar telah mengidentifikasi kekurangan tenaga kesehatan sebagai salah satu hambatan utama dalam mencapai tujuan IDM yang lebih tinggi.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyoroti bahwa alokasi anggaran yang signifikan telah disiapkan untuk mengatasi kekurangan tenaga kesehatan di desa-desa. “Kami menghadapi tantangan dalam menarik tenaga kesehatan untuk bekerja di desa, khususnya di daerah terpencil seperti Kecamatan Tabang. Namun, kami optimis dengan anggaran yang telah kami siapkan, kami akan dapat mengatasi masalah ini,” ucap Arianto.
DPMD Kukar, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Diskes), telah merancang mekanisme seleksi yang akan dilaksanakan melalui puskesmas untuk menempatkan bidan dan perawat di desa-desa yang membutuhkan. Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) akan menjadi instrumen penting dalam proses ini, menyediakan honorarium bagi tenaga kesehatan yang ditempatkan.
“Kami berkomitmen untuk menempatkan setidaknya satu bidan dan satu perawat di setiap desa melalui BKKD, dengan honorarium yang dikelola oleh pemerintah desa,” jelas Arianto. Selain itu, Pemkab Kukar juga berencana untuk memberikan insentif tambahan untuk menarik tenaga kesehatan ke daerah-daerah yang kurang terlayani.
Dengan inisiatif ini, DPMD Kukar bertujuan untuk tidak hanya memperkuat layanan kesehatan di desa-desa tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga pada aspek ekonomi, sosial, dan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara. (Adv/DPMD Kukar)
