Teks : Plt Kepala Dinsos Kukar, Yuliandris
Nagaraya.id, KUTAI KARTANEGARA – Optimisme untuk menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial di Kutai Kartanegara terus disuarakan, meski pemerintah daerah menghadapi dinamika efisiensi anggaran nasional. Komitmen pimpinan daerah dianggap menjadi faktor kunci agar berbagai program bantuan tetap aman selama lima tahun ke depan.
Di sisi lain, pembaruan data kembali menjadi titik krusial yang menentukan tepat atau tidaknya bantuan sampai ke tangan warga yang benar-benar membutuhkan. Dinas Sosial (Dinsos) Kukar menegaskan pentingnya memperbaiki data di tingkat desa dan kelurahan agar tidak terjadi salah sasaran, terutama dalam penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKS).
Permasalahan ketidaktepatan sasaran kerap muncul karena data warga miskin yang tidak diperbarui. Petugas desa, kelurahan, dan puskesmas diminta memperkuat proses verifikasi untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi terkini di lapangan. Jika ditemukan warga dalam desil 1 hingga 4 yang sebenarnya mampu, pembaruan data harus segera dilakukan oleh operator setempat.
Sementara itu, sejumlah program perlindungan sosial telah terealisasi sepanjang tahun ini. Bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas dan lansia terlantar, serta santunan tunai sebesar Rp200 ribu per bulan, menjadi bagian dari kegiatan yang telah mencapai tahap akhir pelaksanaan.
Selain bantuan rutin, pemerintah daerah juga mendistribusikan alat bantu dan berbagai intervensi sosial lainnya bagi warga kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Program-program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat rentan dan memastikan tidak ada yang terabaikan.
Seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari peran strategis Dinsos Kukar dalam memperkuat perlindungan sosial sebagai elemen penting pelayanan dasar. Program ini juga menjadi wujud implementasi misi pembangunan daerah yang menempatkan perlindungan sosial sejajar dengan kesehatan dan pendidikan.
Plt Kepala Dinsos Kukar, Yuliandris, menegaskan bahwa misi pertama Kukar Idaman Terbaik memberikan penekanan besar pada pemerataan pelayanan dasar, termasuk sosial.
“Itu merupakan poin pertama. Sosial ini sangat erat kaitannya dengan visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara. Dalam misi itu, ada perlindungan sosial yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang sejalan dengan semangat Bupati Idaman Terbaik,” ujarnya pada Kamis (20/11/2025).
Menurutnya, sejumlah program perlindungan sosial telah dijalankan sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah bagi masyarakat rentan.
“Tahun ini sudah terealisasi. Bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas dan usia lanjut terlantar sudah selesai dibagikan. Begitu juga dengan santunan tunai sebesar Rp200 ribu per bulan, hampir seluruh kegiatan itu sudah terlaksana,” jelasnya.
Ia juga menyoroti tantangan pendataan sebagai masalah utama yang perlu segera diatasi.
“Kendala yang sering muncul adalah bantuan yang tidak tepat sasaran. Solusinya, aparat di desa dan kelurahan harus bekerja sama dengan puskesmas untuk memverifikasi data yang digunakan. Sekarang kita pakai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKS),” terangnya.
Yuliandris menegaskan bahwa pembaruan data menjadi kunci akurasi penyaluran bantuan.
“Kalau ada warga yang masuk desil 1 sampai 4 di DTKS tapi dianggap mampu, silakan lakukan pembaruan data. Itu bisa dilakukan oleh operator di desa dan kelurahan,” imbuhnya.
Di tengah kondisi anggaran nasional yang menurun, ia tetap percaya bahwa perlindungan sosial di Kukar akan tetap menjadi prioritas.
“Harapan kita, anggaran APBD bisa stabil meskipun Transfer ke Daerah (TKD) di seluruh Indonesia menurun. Saya yakin komitmen Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati sangat kuat untuk tetap memprioritaskan dedikasi Kukar Idaman Terbaik. Lima tahun ke depan, saya percaya anggaran untuk program ini akan tetap aman,” pungkasnya. (Adv/Prokomkukar/Zii)
Infografis:
Program Perlindungan Sosial Kukar Tetap Berjalan di Tengah Tantangan
1. Tantangan Utama
• Efisiensi anggaran nasional berdampak pada daerah.
• Masalah ketidaktepatan sasaran akibat data warga miskin tidak diperbarui.
• Kebutuhan verifikasi lapangan oleh desa, kelurahan, dan puskesmas.
• Ketergantungan pada DTKS sebagai basis data utama.
2. Fokus Pembaruan Data
• Pembaruan wajib untuk warga desil 1-4 yang ternyata mampu.
• Pembaruan dilakukan oleh operator desa/kelurahan.
• Tujuan: akurasi penyaluran bantuan & mencegah salah sasaran.
3. Program yang Sudah Terealisasi (2025)
• Bantuan permakanan untuk penyandang disabilitas & lansia terlantar.
• Santunan tunai Rp200.000/bulan (hampir seluruhnya sudah dicairkan).
• Distribusi alat bantu dan intervensi sosial lainnya bagi PMKS.
4. Peran Strategis Dinsos Kukar
• Menguatkan perlindungan sosial sebagai bagian dari pelayanan dasar.
• Mendukung misi Kukar Idaman Terbaik yang menekankan pemerataan layanan dasar.
• Menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang.
5. Harapan ke Depan
• APBD tetap stabil meskipun TKD menurun.
• Komitmen kuat Bupati & Wakil Bupati memastikan perlindungan sosial tetap prioritas.
• Tidak ada warga rentan yang terabaikan.
6. Pesan Dinsos Kukar
• “Sosial ini sangat erat kaitannya dengan visi dan misi Bupati.” – Yuliandris
