Teks : Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri
Nagaraya.id, KUTAI KARTANEGARA – Arah penguatan pembiayaan usaha di Kutai Kartanegara (Kukar) kembali diperjelas melalui langkah penambahan modal dan peningkatan plafon Kredit Kukar Idaman (KKI). Pemerintah daerah menilai momentum pertumbuhan kredit tanpa bunga ini harus dijaga agar semakin banyak warga dapat mengakses permodalan murah.
Langkah tersebut muncul setelah tren positif KKI terus berlanjut sepanjang 2025. Program kerja sama antara Pemkab Kukar dan Bankaltimtara ini menunjukkan minat masyarakat yang stabil, terutama dari sektor UMKM. Hingga September 2025, penyaluran pembiayaan KKI tercatat telah menyentuh sekitar Rp 36-37 miliar, melibatkan sedikitnya 1.800 debitur dari berbagai sektor usaha.
Di sisi kualitas kredit, tingkat Non-Performing Loan (NPL) berada di bawah 2,5 persen. Kondisi ini dianggap sebagai indikator penting bahwa program tersebut berlangsung sehat dan menyasar kelompok yang tepat.
“Harapannya, program petani naik kelas, nelayan naik kelas, dan UMKM naik kelas bisa semakin nyata,” ujar Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, menegaskan target besar KKI.
Pemerintah daerah menilai keberlanjutan program membutuhkan penguatan modal. Sebagai pemegang saham terbesar kedua di Bankaltimtara dengan porsi sekitar 7 persen, Pemkab Kukar memiliki ruang untuk memperkuat skema pembiayaan melalui penyertaan modal. Dividen yang diterima dari Bankaltimtara disiapkan untuk dikembalikan ke program sebagai pendanaan baru.
Untuk tahun anggaran mendatang, penyertaan modal sekitar Rp 21 miliar diproyeksikan masuk sebagai tambahan. Aulia menyebut kebutuhan ini mendesak mengingat lebih dari 70 persen dana eksisting sudah terserap, bahkan mendekati penuh, sehingga kapasitas penyaluran harus diperluas agar tidak menghambat permohonan baru.
Di sisi penyalur, Bankaltimtara mencatat kontribusi UMKM masih mendominasi penerima manfaat. Pimpinan Bankaltimtara Kantor Cabang Tenggarong, Eryuni Ramli Okol mengungkapkan bahwa sektor perdagangan menjadi kelompok pengguna terbesar. Pergeseran mulai terlihat sejak 2023 ketika petani dan nelayan semakin banyak mengakses fasilitas kredit ini sebagai modal kegiatan produktif.
Kemudahan akses menjadi salah satu faktor meningkatnya minat masyarakat. Proses pengajuan KKI kini sepenuhnya digital, termasuk penyusunan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui layanan DPMPTSP Kukar. Persyaratan yang dibutuhkan pun sederhana: KTP Kukar dan NIB aktif.
Meski demikian, tantangan literasi keuangan masih ditemui di sejumlah wilayah. Menurut Eryuni, sebagian masyarakat belum memahami pentingnya SLIK checking OJK dalam menentukan kelayakan kredit. Bahkan tunggakan kecil dari aplikasi pinjaman daring dapat tercatat dalam riwayat kredit dan menjadi penghambat akses pembiayaan.
“Makanya kami rutin turun ke kecamatan bersama Bank Indonesia dan OJK untuk memberikan edukasi soal literasi keuangan,” jelasnya.
Penguatan modal dan rencana peningkatan plafon dari Rp 50 juta menjadi hingga Rp 500 juta per debitur menjadi strategi jangka panjang Pemkab Kukar untuk memperluas manfaat KKI.
Terakhir, Pemerintah berharap langkah ini tidak hanya memperkuat UMKM, tetapi juga mendorong percepatan transformasi ekonomi masyarakat desa, terutama petani dan nelayan yang kini mulai aktif memanfaatkan skema pembiayaan daerah tersebut. (Adv/Prokomkukar/Zii)
Infografis: Penguatan Kredit Kukar Idaman (KKI)
1. Penguatan Program
• Pemkab Kukar siapkan tambahan modal KKI tahun depan: Rp 21 miliar
• Plafon pembiayaan KKI dinaikkan: dari Rp 50 juta → hingga Rp 500 juta/debitur
2. Kinerja Penyaluran Kredit
• Total penyaluran hingga September 2025: Rp 36–37 miliar
• Jumlah penerima manfaat: 1.800 debitur
• Tingkat NPL (kredit macet): < 2,5%
3. Sumber Modal
• Pemkab Kukar adalah pemegang saham terbesar kedua Bankaltimtara: 7%
• Dividen Bankaltimtara dikembalikan sebagai penyertaan modal untuk KKI
4. Profil Penerima Manfaat
• Dominan: UMKM sektor perdagangan
• Mulai tumbuh: petani & nelayan (sejak 2023)
5. Akses Pengajuan Kredit
• Syarat: KTP Kukar + NIB
• Seluruh proses digital
• Pembuatan NIB melalui DPMPTSP Kukar
6. Tantangan di Lapangan
• Literasi keuangan masih rendah
• Banyak masyarakat belum memahami SLIK OJK
• Tunggakan kecil di pinjaman online dapat menghambat pengajuan kredit
7. Upaya Pendampingan
• Bankaltimtara, BI, dan OJK rutin turun ke kecamatan
• Fokus edukasi: hak, kewajiban, dan pemahaman riwayat kredit
8. Harapan ke Depan
• Mendorong petani naik kelas
• Mendorong nelayan naik kelas
• Memperkuat UMKM dan transformasi ekonomi desa
