Kepala DPMD Kukar, Arianto.
Nagaraya.id, TENGGARONG – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara, Arianto, mengungkapkan hasil evaluasi capaian tahun 2023 serta target program perangkat daerah tahun 2024 yang telah dipaparkan dalam forum lintas perangkat daerah di Ruang Serbaguna Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada beberapa waktu lalu.
Arianto memapah bahwa realisasi capaian program tahun 2023 mencapai 100 persen, dengan indikator sasaran seperti perkembangan lembaga kemasyarakatan dan tingkat penyelenggaraan pemerintah desa serta status desa berkembang menjadi desa maju di Kukar.
“Realisasi capaian tahun 2023 dengan indikator dan tujuan meningkatkan kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, hingga status desa berkembang menjadi desa maju di Kukar sesuai target 100 persen. Begitu juga dengan target sasaran program tahun 2024,” ujar Arianto.
Selain itu, disampaikannya juga bahwa ada program yang belum 100 persen, yaitu program penataan desa dengan persentase desa yang memiliki tata ruang desa, program administrasi pemerintahan desa tertib administrasi pemerintahan dengan kategori baik, dan pertumbuhan pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Lebih lanjut, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dengan persentase posyandu aktif. Total anggaran dari realisasi program tersebut sebesar Rp77,5 miliar.
“Program tahun 2024 DPMD menargetkan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) 82 meningkat dibanding dengan nilai AKIP tahun 2023 yang nilainya 80. Begitu juga dengan programnya dapat mencapai 100 persen, dengan alokasi anggaran Rp134,79 miliar,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan terkait permasalahan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023, seperti akses desa yang terisolasi, masih kurangnya listrik penerangan di beberapa desa, dan akses sarana pendidikan yang masih kurang.
Kemudian sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan yang masih terbatas, akses informasi masih kurang di beberapa desa, akses layanan air bersih di beberapa desa, dan mitigasi bencana yang ditargetkan tahun 2025 mencapai 66,7 persen.
“Tentunya, mencapai target tersebut perlunya dukungan dan keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, seperti pengadaan tenaga dokter dan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas jalan desa, pemasangan PDAM, pencegahan bencana, pembangunan pasar permanen, dan koperasi,” sebutnya.
“Selain itu, transportasi, taman baca, pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau kejar paket A, B, C, dan pembangunan unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Lalu, penyediaan tempat sampah, lapangan olahraga, hingga peningkatan jaringan internet desa,” pungkasnya. (Adv/DPMD Kukar)
