Teks : Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin
Nagaraya.id, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan perlunya kemandirian perusahaan daerah di tengah penurunan kapasitas fiskal. Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin meminta seluruh Perusda tidak lagi bergantung pada penyertaan modal pemerintah dan mulai menunjukkan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penegasan ini disampaikan Rendi usai ditetapkannya Rancangan APBD (RAPBD) 2026 sebesar Rp7,35 triliun, menurun dari sekitar Rp7,7 triliun pada tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk lebih selektif dalam belanja daerah sekaligus mendorong sumber pendapatan baru di luar transfer pusat.
Rendi menekankan bahwa Perusda perlu berinisiatif memperkuat organisasi dan usaha mereka.
“Perusda harus mulai berinisiatif, tidak lagi hanya menunggu penyertaan modal. Mereka juga harus berkontribusi terhadap PAD, minimal bisa tumbuh 15 persen per tahun,” ujarnya.
Menurutnya, penurunan anggaran justru menjadi momentum bagi Perusda untuk memperluas investasi dan meningkatkan daya saing. Penguatan bisnis dinilai penting agar ketergantungan fiskal daerah tidak hanya bertumpu pada dana transfer ketika pendapatan mengalami fluktuasi.
Saat ini, Kukar memiliki sejumlah Perusda yang berpotensi menjadi penopang PAD. Namun sebagian masih bergantung pada penyertaan modal pemerintah dan belum memberikan kontribusi signifikan. Restrukturisasi tata kelola dinilai perlu dilakukan agar perusahaan lebih efisien dan produktif.
“Kalau kita bicara soal kemandirian fiskal, itu tidak bisa hanya dari APBD. Perusda harus menjadi mesin ekonomi daerah yang produktif, tidak lagi sekadar lembaga penerima modal,” tegasnya.
Pemkab Kukar juga menyiapkan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Perusda untuk memastikan penggunaan modal daerah benar-benar menghasilkan dampak ekonomi. Hasil evaluasi ini menjadi dasar kebijakan penyertaan modal di tahun berikutnya.
Rendi menambahkan bahwa tantangan efisiensi yang dihadapi Kukar dapat menjadi pemicu memperluas kemitraan antara Perusda dengan investor, BUMDes, dan pelaku UMKM lokal agar pertumbuhan ekonomi lebih merata.
“Perlu sinergi dan inovasi dari sektor usaha daerah agar pembangunan tetap berjalan dan pendapatan daerah semakin kuat,” ujarnya.
Ia menutup bahwa kemandirian Perusda merupakan bagian penting dari keberlanjutan pembangunan daerah.
“Kemandirian Perusda bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal keberlanjutan pembangunan. Kalau mereka bisa tumbuh sehat, maka PAD meningkat, pelayanan publik juga ikut membaik,” pungkasnya. (Adv/prokomkukar/zii)
